Home / Buah Pikiran UU Hamidy / Bencana Demokrasi, Oleh: UU Hamidy

Bencana Demokrasi, Oleh: UU Hamidy

Bencana mengancam di mana-mana. Pemerintah dengan segala jajaran lembaganya menanggulangi dengan dana dan teknologi. Sementara para pengemban dakwah, ustad dan ulama, mengkritik perilaku maksiat seperti perzinaan, ribawi, perjudian dan minuman keras. Baik pemerintah maupun pengemban dakwah tak memperhatikan dengan teliti dari mana pangkal bencana ini. Pangkal bencana ini sebenarnya adalah demokrasi.

Demokrasi telah mengubah pandangan hidup, sikap dan perilaku kita. Karena itu hal ini hanya dapat ditanggulangi dengan kembali kepada pandangan hidup yang benar yakni berpedoman kepada Alquran dan Sunnah Nabi Saw. Inilah pandangan hidup yang mampu memberikan jalan yang benar, sikap yang lembut dan perilaku akhlak mulia. Kita hendaklah memberikan kesadaran kepada umat Islam, bahwa demokrasi bukanlah jalan hidup yang islami. Para cendekiawan muslim harus berani bersuara lantang betapa demokrasi telah menggerogoti sendi-sendi ajaran Islam. Dan orang awam hendaklah diberi kesadaran menolak sistem kufur ini dalam hatinya, agar syahadat mereka tidak batal.

Marilah kita lihat bagaimana demokrasi mendatangkan bencana. Pertama, demokrasi bersifat sekuler, tidak mau diatur oleh agama. Negara menurut demokrasi sekuler harus diatur oleh aturan manusia. Akibatnya, kita tidak sadar menentang Alquran dan Assunnah. Tidak rela hidup dengan aturan Syariah Islam dari Allah dan Rasul-Nya. Kita menjadi orang yang zalim terhadap Allah. Ini makar yang terbesar yang tentu mengundang bencana yang besar pula.

Kedua, demokrasi mengajarkan hidup yang bertumpu kepada benda atau kekayaan. Kita didorong hidup hanya untuk bekerja agar mendapat harta benda, karena dalam pandangan demokrasi, orang yang sukses hidupnya ialah orang yang kaya. Kita jadi mati-matian bekerja, sehingga lalai beribadah, bahkan memandang ibadah sebagai membuang waktu.

Karena tujuan hidup mencari kekayaan, maka kita dibuat oleh demokrasi menjadi orang serakah. Berlomba mencari kekayaan untuk dibanggakan sebagai harga diri. Kita juga berlomba mencari jabatan, sebab jabatan dapat digunakan mencari kekayaan. Maka tampillah pejabat yang zalim, karena jabatan hanya digunakan untuk dapat uang bukan untuk mengurus rakyat dengan adil.

Demokrasi membuat kita lupa, bahwa harta yang tidak halal akan jadi beban di akhirat. Begitu pula jabatan yang tidak ditunaikan dengan amanah dan adil, akan jadi penyesalan di hari pembalasan. Demokrasi membuat kita tidak bersyukur kepada Allah serta tidak mau menerima takdir dengan lapang dada, karena semuanya itu telah ditentukan Allah dengan maha bijaksana. Dengan demokrasi, tidak mungkin mendapatkan kekayaan dan jabatan yang sejalan dengan Syariah Islam, sehingga niscaya mendatangkan bencana di dunia seperti telah dapat dilihat dalam kenyataan. Sedangkan di akhirat akan dinanti oleh siksa yang pedih.

Ketiga, demokrasi telah menyamakan kedudukan lelaki dengan perempuan dalam segala lapangan kerja sehingga beda kelamin itu tidak ada peranannya dalam kehidupan. Padahal lelaki dan perempuan telah diciptakan Allah dengan fitrahnya agar dapat memainkan peranan dan menunaikan tugasnya masing-masing, sehingga kehidupan mereka berlangsung dengan bahagia lahir dan batin.

Tapi ketika lelaki dan perempuan disamakan oleh demokrasi, maka keduanya kehilangan peranan dan tanggungjawab, sehingga merusak tatanan kehidupan mereka. Perempuan tidak lagi punya tugas utama mengurus rumahtangga dan memelihara anaknya. Perempuan pergi dan bekerja di mana sesuka hatinya. Akibatnya rumahtangganya rapuh dan anak-anaknya tidak mendapat kasih sayang yang memadai.

Perempuan dengan mudah terperangkap oleh setan untuk melakukan maksiat. Setelah bebas keluar rumah, bebas pula membuka aurat, akhirnya martabatnya tercemar. Ini berlaku oleh pandangan materialis dari demokrasi. Kata ‘’pemberdayaan perempuan’’ kedengarannya sepintas lalu indah. Padahal yang terjadi ialah memperdaya perempuan. Dia bekerja di pabrik bercampur-baur dengan lelaki, bekerja di luar negeri tanpa kawalan mahramnya, jadi pajangan untuk menjual barang sampai akhirnya dapat diperjualbelikan bagaikan barang dagangan.

Keempat, demokrasi memang punya hukum berupa perintah dan larangan. Tetapi dengan hukum buatan demokrasi, ternyata kita tidak dapat melakukan amal makruf nahi mungkar. Ini terjadi, karena berbagai kemungkaran dan maksiat justru dilindungi oleh hukum buatan demokrasi. Di samping itu, hukum tersebut tidak membuat pelaku maksiat jadi jera dan insyaf. Sebab hukum buatan manusia tersebut dengan mudah dipermainkan oleh uang dan kekuasaan. Karena itu, hukum buatan demokrasi ini menampilkan lagi orang munafik. Sebab itu, dengan demokrasi kita tidak akan dapat menjadi umat yang terbaik. Syarat menjadi umat yang terbaik ialah melaksanakan amal makruf nahi munkar sejalan dengan Syariah Islam.

Kelima, demokrasi hanya membuat kita sibuk dengan urusan dunia, seakan-akan dunia ini segala-galanya serta tujuan hidup yang terakhir. Padahal hidup dunia ini bagi tiap insan tak sampai 100 tahun. Kehidupan yang kekal setelah meninggal dunia tak pernah mendapat perhitungan –apalagi renungan– oleh alam demokrasi.

Dengan ini terbukalah betapa bodohnya kita mengikuti jalan hidup demokrasi. Kita mau tidak mau akan menuju akhirat. Di akhirat hanya ada dua tempat yakni surga dan neraka. Kita dibimbing oleh Allah dengan agama Islam, agar mempersiapkan diri di dunia untuk mendapatkan surga. Tetapi demokrasi telah membuat kita menyia-nyiakan surga.

Kita dibuat terlena oleh demokrasi dengan nikmat kehidupan dunia sehingga kehidupan yang begitu beharga telah kita permainkan. Padahal nikmat kehidupan dunia itu rupanya barulah hanya bagaikan setetes air dibandingkan nikmat kehidupan di surga yang kekal yang nikmatnya bagaikan lautan luas yang tak pernah berakhir dan berkurang. Dengan demikian, sebenarnya demokrasi membuat kita tidak menggunakan akal sehat. Jadi pantas kita selalu mendapat bencana.***

 

Check Also

Karena Sungai Siak, Biaya Penelitian jadi Tiga Kali Lipat, Oleh: UU Hamidy

Pulang dari Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIS) di Aceh tahun 1974, UU Hamidy langsung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *