Home / Buah Pikiran UU Hamidy / Raja Tidak Menista, Rakyat Tidak Durhaka (Pesan Sejarah Melayu), Oleh: UU Hamidy

Raja Tidak Menista, Rakyat Tidak Durhaka (Pesan Sejarah Melayu), Oleh: UU Hamidy

Allah Swt dengan firman-Nya dalam Alquran telah membuat berbagai perumpamaan untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Bahasa Alquran ini dengan mudah mendapat tempat dalam bahasa Melayu yang suka pula memakai lambang dan kiasan. Demikianlah Sejarah Melayu yang dikarang Tun Sri Lanang telah meniru gaya perumpamaan itu. Tun Sri Lanang mengatakan Sejarah Melayu adalah mutiara segala cerita dan cahaya segala perumpamaan. Karena itulah kitab ini diberi judul oleh Tun Sri Lanang Sulalatu’l-Salatin, peraturan segala raja-raja. Peraturan segala raja ini telah dihidangkan kepada pembaca dalam bentuk hikayat atau cerita. Dengan cara itu, peraturan tersebut terbaca lebih hidup. Sebab tergambar dalam sikap, perbuatan dan pandangan hidup.

Adapun peraturan yang paling utama yang harus dipegang oleh raja atau yang memegang teraju kekuasaan ialah: Raja tidak menista rakyat. Raja tidak akan menista rakyat jika dia memerintah menurut panduan Nabi Muhammad Saw, memakai hukum syarak atau syariah Islam yang bersandar kepada Alquran dan As-Sunnah. Hanya pemerintahan yang berpegang kepada hukum Allah dan Rasul-Nya yang mampu memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Peraturan yang tidak tunduk kepada hukum Allah hanya akan mendatangkan bencana.

Sekarang bagaimana pesan kepemimpinan Sejarah Melayu ini dalam dunia Melayu? Dunia Melayu yang memakai asas demokrasi dalam pemerintahannya, ternyata telah menampilkan pemimpin yang menista rakyatnya. Dikatakan demikian, karena dengan sistem demokrasi, bukan hukum Allah dan Rasul-Nya yang dipakai, tetapi hukum buatan manusia. Maka hukum buatan manusia itu dengan mudah membuat pemerintah berlaku zalim kepada rakyatnya. Hukum buatan manusia itu menindas rakyat, karena hukum tersebut ternyata dapat dimansuhkan oleh uang dan kekuasaan. Kemudian dikatakan juga tidak adil, karena semua sumber daya alam yang seyogianya milik rakyat, digadaikan oleh pemerintah yang zalim kepada pemilik modal, baik pihak asing maupun swasta. Akibatnya, rakyat tidak mendapat kesejahteraan yang memadai dari sumber alam itu. Pemerintah tatanan demokrasi juga telah menista rakyat, karena layanan pendidikan dan kesehatan yang semestinya ditanggung oleh pemerintah, kenyataannya menjadi beban rakyat. Rakyat membayar segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik langsung maupun dalam bentuk pajak.

Dalam negara demokrasi, pemerintah dan pemilik modal berdagang kepada rakyat, sehingga rakyat miskin amat menderita. Rakyat hanya jadi konsumen, karena pemerintah selalu menghitung untung-rugi dalam pelayanannya kepada rakyat. Ini berbeda dengan negara khilafah Islamiyah yang memakai syariah Islam, yang keuangan negaranya bersandar pada zakat dan usaha milik negara, sehingga orang miskin terhindar dari penindasan ekonomi baik dari negara maupun dari pihak kapitalis.

Raja atau penguasa yang menista rakyat dalam sistem demokrasi telah menyebabkan rakyat durhaka kepada penguasa atau pemerintah. Rakyat durhaka atau tidak taat pada pemerintah demokrasi, karena mereka diperlakukan tidak adil dalam berbagai sektor kehidupan. Setelah rakyat diperalat dalam pemilihan umum untuk mendapat kekuasaan, pihak yang menang bukan berpihak kepada rakyat untuk memberikan kesejahteraan. Para pemenang Pemilu yang sudah jadi pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu segera memberi kemudahan kepada pihak yang telah berjasa membuat dia berhasil merebut kursi kekuasaan. Yang berjasa itu terutama para pemilik modal dan cukong, yang telah banyak mengeluarkan dana dalam Pemilu untuk memenangkan calon penguasa itu. Mereka ini bisa mendapat kedudukan yang strategis, mendapat bermacam proyek, kemudahan menguasai tanah dan sumber daya alam, sehingga mau tidak mau menimbulkan penindasan terhadap rakyat jelata.

Pemerintah demokrasi memang melakukan pembangunan, bahkan malah kata ‘’pembangunan’’ menjadi merek untuk mengambil hati rakyat. Tetapi pembangunan itu bukan pertama-tama untuk kepentingan kesejahteraan hidup rakyat. Pembangunan itu dilakukan karena amat diperlukan oleh pemilik modal serta memberi keuntungan materi kepada para pejabat bahkan juga yang memegang senjata, karena ikut menjaga keamanan proyek pemilik modal. Rakyat justru malah bisa jatuh sengsara oleh proyek pembangunan itu, sebab ternyata merampas tanah dan sumber daya alam yang berada di negeri mereka. Perhatikanlah bagaimana besarnya bencana setelah hutan belantara diserahkan oleh pemerintah kepada pemilik modal tanpa kawalan hukum yang adil. Karena itu kata ‘’pembangunan’’ oleh sebagian rakyat jelata malah mencemaskan.

Selanjutnya Tun Sri Lanang dengan Sejarah Melayu memberikan lagi peringatan, bagaimana akibatnya kalau raja atau pemimpin negara hanya mendengar pendapat para menteri dan pembesar negara. Para menteri dan pembesar negara itu kebanyakan penjilat dan suka memuji-muji raja, sehingga hampir tak punya pandangan yang cerdas lagi benar tentang masalah kehidupan rakyat. Raja yang demikian tidak akan menghargai pendapat yang benar dari kalangan rakyatnya, karena dia hanya percaya kepada menteri dan pembesar yang telah diangkat menjadi pembantunya. Keadaan ini telah disindir oleh Tun Sri Lanang dengan cerita kisah ‘’Singapura Dilanggar Todak’’.

Para menteri dan pembesar tidak dapat akal, bagaimana menghadapi serangan ikan todak ketika mandi ke laut. Tetapi seorang budak (anak kecil) yang cerdas telah menyelesaikan kesulitan ini dengan mudah. Dia memakai batang pisang sebagai perisai sewaktu mandi di laut. Para pembantu raja merasa terhina oleh kecerdasan anak kecil itu. Mereka memberi saran kepada raja agar membunuh budak itu dengan alasan, ‘’Lagi kecik budak ini sudah begitu cerdik, apalagi nanti kalau dia sudah besar’’. Kisah ini juga sudah dibidas oleh sistem demokrasi, dengan memandang syariah Islam sebagai ancaman, sehingga pengemban dakwah dan kaum muslimin yang hendak menegakkan hukum Allah selalu mendapat pandangan miring, bahkan perlakuan kasar. Mereka membuat tipu daya, padahal semua tipu daya dalam kekuasaan Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya kebenaran Allah, sedangkan Allah akan tetap memberi cahaya kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.***

Check Also

Surat-surat UU Hamidy kepada TA Sakti di Aceh (13)

Pekanbaru, 8 Sya’ban 1429 Hijrah 10 Agustus 2008 Masehi Yth  Bung TA Sakti di Darussalam, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *