Home / Buah Pikiran UU Hamidy / Politisi sebagai Barang Dagangan, Oleh: UU Hamidy

Politisi sebagai Barang Dagangan, Oleh: UU Hamidy

Memperhatikan budaya dan tingkahlaku politik dewasa ini cukup menarik. Bagaimana tidak akan dikatakan begitu, hampir semua berita, baik yang tertulis maupun yang lisan, baik yang didengar maupun yang dilihat, selalu bicara tentang budaya dan tingkahlaku politik.

Singkatnya budaya kekuasaan. Tidaklah dinafikan lagi bahwa budaya politik dunia saat ini didominasi oleh budaya Barat, yakni budaya Ero-Amerika, Bahkan hampir dapat dikatakan sudah didikte oleh budaya Barat tersebut. Sementara budaya Ero-Amerika memakai sistem demokrasi yang bersandar pada kapitalisme dan sekulerisme.

Kedengarannya, kata demokrasi itu amat mengagumkan. Sebab, secara etimologi berarti pemerintahan atau kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Tetapi, karena demokrasi bersandar pada kapitalisme dan sekulerisme, maka tingkahlakunya berubah menjadi siasat tipu daya, sehingga wajahnya jadi munafik.

Ini terjadi oleh dua faktor. Karena demokrasi bersandar pada kapitalisme, maka politisi pertama-tama harus mendapat dukungan modal atau uang untuk mencapai kursi kekuasaan. Kalau tak ada uang, jangan bermimpi jadi penguasa dalam alam demokrasi, walau bagaimanapun juga kualitasnya. Maka, faktor dominasi uang inilah yang menyebabkan para politisi berubah kedudukannya dari subyek menjadi obyek. Politisi saat ini bukan lagi subyek yakni makhluk yang unik yang punya kemauan bebas menentukan arah hidupnya. Dia telah menjadi obyek, yaitu sebagai barang dagangan. Ini terjadi, karena begitu  dia akan diorbitkan untuk suatu jabatan kekuasaan maka dia harus segera mencari sejumlah uang untuk melapangkan jalannya merebut kekuasaan.

Menjawab tantangan itu, pertama-tama harus dibentuk tim sukses. Tim sukses yang dibentuk untuk melapangkan jalan menuju kekuasaan, benar-benar memainkan peranan membuat politisi sebagai barang dagangan. Tim sukses inilah yang menjajakan atau menawarkan sang politisi kepada khalayak, agar mendapat harga yang pantas di panggung politik. Tim ini harus pandai membuat berbagai rencana dan strategi. Paling kurang harus hebat berbicara melebihi penjual kecap. Sebab yang mereka jual bukan kecap nomor satu tapi nomor unggulan.

Tim sukses harus hebat membuat iklan tentang sang politisi, baik dalam kampanye yang resmi maupun yang terselubung. Sang politisi harus tergambar begitu rupa oleh tim sukses, sehingga diobrallah tentang kebaikan, kelebihan, kehebatan, bahkan entah apa lagi yang pokoknya dapat menggambarkan kekaguman pada khalayak. Kelemahannya sebagai manusia ciptaan Tuhan, jangan disebut.

Selanjutnya yang paling penting, tim sukses harus mampu mencari sumber dana untuk pertarungan dalam ajang pemilihan yang kan berlangsung. Sumber dana yang diperlukan tak akan memadai hanya dari anggota partai, apalagi dari rakyat jelata. Maka tim sukses harus menawarkan sang politisi kepada pemilik modal.

Ternyata, setelah pemilik modal bersedia memberi dana, maka jalan lapang segera terbuka menuju kursi kekuasaan, Karena sang politisi telah menjadi barang dagangan, baik di mata pemilik (rakyat) dan lebih-lebih di mata pemilik modal (sang kapitalis) maka dia harus ‘terjual’ dengan harga semahal mungkin. Untuk menjualnya dengan harga yang mahal, telah tersedia sandaran kedua yakni sekulerisme.

Di medan demokrasi, sekulerisme harus dimanfaatkan begitu rupa. Aturan agama berapa akhlak mulia serta ketaatan kepada hukum Allah yang mengatasi hukum buatan manusia harus dicampakkan. Demokrasi hanya tunduk pada hukum buatan manusia, yang bisa diubah, diganti bahkan dipermainkan sesuai dengan kepentingan manusia. Karena itu terbuka jalan yang lapang, mau pakai cara apa saja untuk mencapai kemenangan.

Kepandaian –kalaulah tidak dikatakan kelihaian– tim sukses, telah menggoda rakyat untuk memilih sang politisi. Pilihan itu berlaku sebagian oleh indahnya iklan dari tim sukses, tapi sebagian juga berlaku oleh kelihaian tim sukses membeli suara pemilih. Namun setelah sang politisi berkuasa, bukan pertama-tama mengurus kesulitan dan penderitaan rakyat sebagai agenda utama. Itu dipandang tidak logis. Sebab dia hanya punya hutang apa pada pemilih (rakyat).

Dia harus segera membuat agenda kebijakan untuk pemilik modal yang telah mendanai kegiatan politiknya, Inilah tempat dia berhutang yang sebenarnya. Satu di antara kebijakan yang akan menguntungkan terhadap pemilik modal itu ialah memberikan berbagai kemudahan dan hak mengelola berbagai sumber kekayaan alam, yang sebenarnya adalah harta kekayaan rakyatnya dari rahmat Tuhan.

Maka setelah berbagai sumber kekayaan alam itu terjual kepada pemilik modal, muncullah berbagai balak dan bencana menimpa rakyat. Namun berbagai bencana itu tidak dikatakan sebagai akibat sang kapitalis, tapi harus bernama bencana alam. Dalam bencana alam sang kapitalis akan muncul sebagai orang baik-baik memberikan berbagai bentuan, yang sebenarnya seperti dikatakan oleh WS Rendra hanyalah beraknya. Rakyat hanya tahu apa? Demokrasi sudah terjerembab.***

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Riau Pos, 24 Maret 2010

Check Also

Surat-surat UU Hamidy kepada TA Sakti di Aceh (13)

Pekanbaru, 8 Sya’ban 1429 Hijrah 10 Agustus 2008 Masehi Yth  Bung TA Sakti di Darussalam, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *