Home / Buah Pikiran UU Hamidy / Nilai Kelestarian Hutan Tanah Melayu, Oleh: UU Hamidy

Nilai Kelestarian Hutan Tanah Melayu, Oleh: UU Hamidy

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi yang ingin mulia di muka bumi dan selamat di akhirat, telah berpesan bahwa umat manusia berserikat pada air, api dan padang rumput. Maksudnya, umat manusia sama-sama punya kepentingan atau hajat untuk memperoleh air, api (bahan bakar) dan padang rumput (hutan belantara). Pesan Junjungan Alam ini benar-benar menjadi pangkal kesejahteraan umat manusia, karena ketiga kepentingan itu merupakan hajat hidup segala penjuru dunia.

Karena itu, sumber air, sumber api atau bahan bakar serta padang rumput dengan hutan belantara menurut Syariah Islam tidak boleh dikuasai dan dikelola oleh perseorangan maupun oleh suatu perusahaan swasta yang dapat menyebabkan hajat hidup orang banyak tak dapat dipenuhi secara adil. Hanya negara yang berhak mengelolanya lalu hasilnya dibagikan kepada rakyat. Dengan demikian akan terbukti pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi rahmat bagi segenap alam.

Pesan itu telah mendapat apresiasi dalam tradisi puak Melayu di Riau. Puak Melayu di Riau telah membagi hutan tanah menjadi 5 bagian panting yakni rimba simpanan (larangan), tanah kebun, tanah peladangan, rimba kepungan sialang dan tanah pekarangan. Kelestarian hutan tanah ini dikawal dengan adat bersendi syarak.

Jadi sistem tata ruang hutan tanah Melayu itu telah menjawab semua kepentingan segala makhluk. Rimba simpanan untuk melestarikan flora dan fauna. Tanah kebun dan ladang untuk hajat hidup manusia. Rimba kepungan sialang untuk lebah hutan membuat sarang yang madunya amat berguna. Tanah pekarangan tempat membuat perkampungan. Semua aspek ini punya ketergantungan yang saling menguntungkan.

Di Rantau Kuantan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sampai tahun 1950-an masih dapat dijumpai 50 kawasan rimba simpanan (larangan) yang mendapat perlindungan dari pemerintah Belanda melalui Residen Riau dengan ketetapannya tanggal 20 Maret 1919 Nomor 82 yang berlaku mulai 1 April 1919. Di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, pada tahun 1987 masih terpelihara lebih kurang 75 hektare rimba kepungan sialang.

Tata hutan tanah ini telah menjaga sumber air, udara yang bersih serta keseimbangan ekosistem. Karena itu, 8 macam mata pencaharian puak Melayu yang terkenal dengan tapak lapan (beladang, berkebun, beternak, berniro, berniaga, bertukang, cari ikan atau nelayan dan mengambil hasil hutan) dapat memberikan kesejahteraan yang memadai kepada anak negeri.

Dari rimba simpanan yang terpelihara dengan lestari, dapat diambil kayu gaharu, getah balam, jelutung, kayu bahan bangunan seperti kulim, binatang buruan, ikan dan buah-buahan. Tapi yang paling mudah diambil dan paling mahal sekarang ialah petai dan rotan. Perhatikanlah betapa mahalnya petai dan rotan sekarang ini. Di rimba simpanan ada beratus pohon petai dan ribuan rumpun rotan yang tumbuh secara alami, yang dapat diambil sepanjang tahun oleh anak negeri di sekitarnya. Hasilnya benar-benar tak terkira.

Belum lagi kayu kulim, kuras dan medang yang harganya sudah puluhan juta per kubik. Sementara itu satu sarang lebah sialang yang sedang penuh dapat menghasilkan madu 25 Kg, yang harganya sekarang tidak akan kurang dari Rp1.500.000,-. Satu pohon sialang dapat menghasilkan 100 sarang lebah dalam setahun, jika di kawasan itu ada rimba belantara yang terpelihara serta kebun dan ladang yang terpelihara pula. Sebab, lebah hutan mengambil sari madu dari kayu-kayan di hutan serta kebun dan ladang.

Jadi, hutan belantara yang terpelihara dengan lestari itu sebenarnya dapat bernilai ekonomi yang amat besar, tanpa kita mengeluarkan tenaga dan biaya yang mahal. Nilai ekonomi hutan tanah yang lestari akan lebih besar daripada nilai ekonomi yang diperoleh dengan cara merusaknya. Kerusakan sistem hutan tanah puak Melayu di Riau dimulai oleh pemerintahan Orde Baru yang ditaja Golkar selama 30 tahun. Mula-mula dirusak oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) lalu disusul oleh perkebunan kelapa sawit dan akhirnya diambil lagi oleh perusahaan bubur kertas.

Ini terjadi karena pemerintah membangun dengan gaya kapitalis neo-liberal, yang hanya mengukur pertumbuhan ekonomi, tak menghiraukan pemerataan dan kelestarian alam. Pertumbuhan ekonomi memang naik dengan tajam, karena penanaman modal para pemilik modal. Tetapi pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh para pemilik modal, penguasa yang memberi kemudahan kepada kapitalis dan pemegang senjata yang menjaga asset perusahaan itu.

Sedangkan rakyat hanya mendapat lapangan pekerjaan menjadi kuli yang telah dihaluskan dengan kata ‘’buruh‘’. Hutan tanah mereka jadi rusak binasa, mereka kehilangan sumber pendapatan dari hutan belantara yang dulu mereka pelihara. Kemudian datang ancaman banjir, tebing sungai yang runtuh, serangan penyakit dan iklim yang tidak menentu.

Sekarang, setelah hutan tanah itu rusak binasa, tak ada lagi sungai yang jernih. Tak ada lagi kicau burung yang indah serta nyanyian siamang yang merdu di rimba belantara. Jikapun masih ada madu sialang, warnanya sudah menghitam dan rasanya tak enak lagi karena hanya mengambil sari madu dari kebun kelapa sawit serta hutan tanaman industri.

Dan tak ada lagi udara yang segar dengan angin yang bertiup lembut dari pohon-pohon yang rindang. Alam yang terpelihara serupa itu tak ada nilainya oleh manusia serakah, yang tak mau diatur oleh hukum Allah yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya mau memakai hukum yang bersandar kepada kepentingan hawa nafsu, sehingga akhirnya menimbulkan kerusakan di daratan dan di lautan.***

 

Check Also

Surat-surat UU Hamidy kepada TA Sakti di Aceh (13)

Pekanbaru, 8 Sya’ban 1429 Hijrah 10 Agustus 2008 Masehi Yth  Bung TA Sakti di Darussalam, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *